KERJASAMA EKONOMI BILATERAL

-          Perjanjian Bilateral
       Kerja sama bilateral merupakan kerja sama antar dua negara. Misalnya, kerja sama ekonomi yang terjalin antara Indonesia dengan Singapura atau Amerika dengan Arab Saudi. Kerja sama bilateral bertujuan untuk membina hubungan yang telah ada serta menjalin hubungan kerja sama perdagangan dengan negara mitra. Pemerintah Indonesia sendiri telah mentandatangani perjanjian perdagangan dan ekonomi di Kawasan Asia Pasifik dengan 14 negara, di Afrika dan Timur Tengah dengan 10 negara, di Eropa Timur dengan 9 negar, di Eropa Barat dengan 12 negara dan di Amerika Latin dengan 7 negara.

-          Beberapa Contoh hubungan birateral:

-          Kerjasama Indonesia – Australia

       Jakarta, 8 Juli 2011 - Menko Perekonomian menerima kunjungan kerja Yang Terhormat Kevin Rudd, Menteri Luar Negeri, Australia untuk membahas peningkatan hubungan bilateral ekonomi antara Indonesia dengan Australia. Dari pihak Indonesia selain Menko Perekonomian juga dihadiri Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian dan sejumlah pejabat terkait.

Hubungan bilateral Indonesia dan Australia mengalami peningkatan semenjak  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kunjungan resmi ke Australia pada tanggal 9-11 Maret 2010 dan dilanjutkan dengan kujungan resmi Perdana Menteri Julia Gillard ke Indonesia pada tanggal 1-2 November 2010. Kunjungan tersebut mencerminkan eratnya hubungan antara Indonesia dan Australia.

      

       Total perdagangan antara Indonesia dan Australia pada tahun 2010 senilai US $ 8,3 miliar (meningkat sedikit dibandingkan 2009 yang mencapai US $ 6,7 miliar), dimana ekspor Indonesia ke Australia sebesar US $ 4,2 miliar, sedangkan impor Indonesia dari Australia adalah sekitar US $ 4,1 miliar.

       Realisasi investasi Australia di Indonesia pada tahun 2010 mencapai US$ 214,2 juta dengan total 95 proyek. Jumlah ini meningkat dibanding tahun 2009 yang mencapai US$ 134,5 juta yang meliputi 69 proyek.

       Pada tahun 2011, terjadi kecenderungan positif pada perdagangan bilateral dan kerjasama ekonomi antar Indonesia dan Australia.

      Pertemuan membahas rencana penyelenggaraan Indonesia-Australia Ministerial Forum (IAMF) yang ke-10 di Indonesia. Forum ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan bilateral di berbagai sektor, termasuk perdagangan, industri dan investasi, sains dan teknologi, pertanian, makanan dan kehutanan, kerjasama hukum, kesehatan, lingkungan, pendidikan dan pelatihan, keamanan sosial, energi dan mineral, transportasi dan pariwisata, kelautan dan perikanan, dan imigrasi. 

       Pertemuan juga membahas proses yang sedang berlangsung dalam Pre-negosiasi Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA). Dengan adanya IA-CEPA diharapkan hubungan ekonomi antar kedua negara dapat terbentuk secara komprehensif dan saling menguntungkan. Disamping untuk mencapai pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, IA-CEPA juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua negara.

       Pertemuan juga membahas perkembangan terbaru bahwa Pemerintah Australia telah mencabut larangan ekspor ternak hidup ke Indonesia. Dalam upaya untuk menjaga hubungan baik perdagangan bilateral, kedua negara akan terus saling berkomunikasi dan berkoordinasi.

       Dalam rangka pelaksanaan MP3EI, pihak Indonesia telah mengundang sektor swasta Australia untuk berpartisipasi dalam berbagai proyek yang ditawarkan dalam  Master Plan tersebut. 

Pertemuan tingkat Menteri ini telah berlangsung secara bersahabat dan sangat konstruktif.

-          Hubungan Indonesia – Jepang

-          Perdagangan

       Bagi Indonesia, Jepang merupakan negara mitra dagang terbesar dalam hal ekspor-impor Indonesia. Ekspor Indonesia ke Jepang bernilai US$ 23.6 milyar (statistic Pemerintah RI), sedangkan impor Indonesia dari Jepang adalah US$ 6.5 milyar sehingga bagi Jepang mengalami surplus besar impor dari Indonesia (tahun 2007)

     

      Komoditi penting yang diimpor Jepang dari Indonesia adalah a.l. minyak, gas alam cair, batubara, hasil tambang, udang, pulp, tekstil dan produk tekstil, mesin, perlengkapan listrik, dll. Di lain pihak, barang-barang yang diekspor Jepang ke Indonesia meliputi mesin-mesin dan suku-cadang, produk plastik dan kimia, baja, perlengkapan listrik, suku-cadang elektronik, mesin alat transportasi dan suku-cadang mobil.

-          Investasi

       Investasi langsung swasta dari Jepang ke Indonesia yang menurun sehubungan dengan stagnasi yang dialami perekonomian Indonesia akibat krisis ekonomi yang melanda Asia pada tahun 1997, kini belumlah pulih sepenuhnya, namun Jepang tetap menempati kedudukan penting di antara negara-negara yang berinvestasi di Indonesia.

        Dalam jumlah investasi langsung asing di Indonesia dari tahun 1967 hingga 2007, Jepang menduduki tempat pertama dengan angka 11,5% dalam kesuluruhannya.

   

       Terdapat kurang lebih 1000 perusahaan Jepang beroperasi di Indonesia (sumber: JETRO). Perusahaan-perusahaan tersebut memperkerjakan lebih dari 32 ribu pekerja Indonesia yang menjadikan Jepang sebagai negara penyedia lapangan kerja nomor 1 di Indonesia (sumber: BKPM).

          

Kerjasama Ekonomi

Indonesia merupakan negara penerima ODA (bantuan pembangunan tingkat pemerintah) terbesar dari Jepang (berdasarkan realisasi netto pembayaran pada tahun 2005 adalah US$1.22 milyar, yaitu + 17% dari seluruh ODA yang diberikan Jepang)

Selain itu, realisasi bantuan untuk tahun 2006 adalah :

	Pinjaman Yen	: 125.2 milyar Yen
	Bantuan hibah	: 5.4 milyar Yen          (berdasarkan pertukaran Nota-nota)
	Kerjasama teknik	: 7.8 miliar Yen          (berdasarkan realisasi pembiayaan JICA)

-          Lain-lain

1.       Setelah mulainya pemerintahan Yudhoyono, telah dibentuk forum Investasi bersama tingkat tinggi pemerintah-swasta antara Jepang dan Indonesia.
Berdasarkan saran dan dialog yang sejak dulu diadakan antara Japan Club dan pemerintah Indonesia, pada bulan Juni 2005 pada kesempatan kunjungan Presiden Yudhoyono ke Jepang, telah berhasil disetujui SIAP, yaitu rencana strategis investasi yang meliputi 5 pokok, yaiitu masalah bea, customs, tenaga kerja, infrastruktur dan daya saing.

2.       Perundingan resmi “Economic Partnersip Agreement antara Indonesia dan Jepang (EPA)” disetujui oleh pemerintah Indonesia dan Jepang pada waktu Presiden SBY berkunjung ke Jepang dengan resmi pada bulan Juni 2005, setelah itu Presiden SBY dan Mantan Perdana Menteri Jepang, Mr.Abe menandatangani surat persetujuan EPA pada tgl 20 Agustus 2007. Melalui EPA yang telah berlaku efektif dan mulai diimplementasikan pada tanggal 1 Juli 2008 ini, diharapkan perdagangan dan investasi antara kedua Negara dapat meningkat dan semakin berkembang.

-          Hubungan Indonesia-Singapura

       Indonesia dan Singapura sepakat membentuk enam kelompok kerja atauWorking Group guna meningkatkan kerja sama ekonomi di antara kedua negara.Kesepakatan tersebut dicapai dalam Leaders` Retreat selama tiga jam antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong di Botanic Garden, Singapura, Senin.Pada konferensi pers di Hotel Shangrila, Singapura, Senin malam, Presiden Yudhoyono mengatakan, keenam kelompok kerja itu mencakup peningkatan kerjasama di kawasan Batam, Bintan, dan Karimun, untuk peningkatan investasi, peningkatan kerja sama bidang transportasi udara, peningkatan kerjasama pariwisata, kerjasama di bidang tenaga kerja serta kerjasama di bidang bisnis pertanian.
       “Belajar dari pengalaman masa lalu, kami sepakat kerjasama ke depan setiap saat bisa diukur sekaligus bisa diidentifikasi masalah, hambatan. Oleh karena itu kami sepakat telah dibentuk enam working group yang akan menjalankan kerjasama di bidang ekonomi,” tutur Presiden.Enam kelompok kerja tersebut akan berada di bawah koordinasi Menteri Perekonomian Hatta Radjasa, sedangkan masing-masing kelompok akan diketuai oleh menteri teknis terkait yang akan melapor secara berkala kepada pemimpin negara masing-masing.Kelompok-kelompok kerja dibentuk guna mencari peluang kerjasama saling menguntungkan itu, menurut Presiden, akan melibatkan daerah karena Singapura tidak hanya berminat berinvestasi di Jakarta tetapi juga ingin berkontribusi pada perkembangan ekonomi di provinsi Indonesia lainnya.Khusus untuk kerjasama di kawasan Batam, Bintan, dan Karimun, Presiden mengatakan Indonesia bisa mendapatkan nilai tambah dari keberadaan kawasan khusus tersebut karena luas wilayah Singapura tak akan bertambah dengan industrinya semakin maju.Karena itu, kawasan sekitar Singapura seperti Batam, Bintan, dan Karimun, dapat meraih keuntungan dari kondisi tersebut.Presiden mengatakan kerjasama erat dengan Singapura juga diharapkan meningkat dalam bidang pariwisata dan transportasi udara, khususnya menjelang kebijakan ASEAN Open Sky pada 2015.Sementara dalam bidang tenaga kerja, Indonesia berharap agar tenaga kerja terampil atau kaum profesional semakin mendapatkan tempat dalam pasar tenaga kerja Singapura.Untuk bidang agribisnis, Presiden menjelaskan, Indonesia sampai saat ini masih sedikit berkontribusi dalam konsumsi sayur mayur dan buah-buahan Singapura.Sebelum 2014, Kepala Negara mengatakan, Indonesia menargetkan menguasai hingga 30 persen pasar sayur mayur dan buah-buahan Singapura.Di luar kelompok kerja bidang ekonomi, Indonesia dan Singapura membentuk satu kelompok kerja lagi untuk koordinasi kerjasama ancaman terorisme di kawasan.

       “Working Group masalah `combating terorism` ini sudah berjalan dan kita ingin lebih efektif lagi dilakukan,” ujar Presiden.Pertemuan antara Presiden Yudhoyono dan PM Lee Hsien Loong dilakukan dalam suasana santai yang lepas dari suasana kaku keprotokoleran. Sebelum melakukan pembicaraan bilateral, kedua pemimpin makan siang bersama di sebuah restoran di tengah Botanic Garden yang rimbun.bidang investasi dan perdagangan.Namun selain membahas masalah kerjasama ekonomi dan terorisme, kedua pemimpin tidak membicarakan masalah lain seperti perjanjian ekstradisi dalam pertemuan tersebut.Volume perdagangan Indonesia-Singapura pada 2009 mencapai 25 miliar dolar AS, tertinggi keempat setelah Amerika Serikat, Jepang, dan China. Sedangkan investasi Singapura di Indonesia pada 2009 mencapai 4,5 miliar dolar AS atau setara dengan Rp4,3 triliun.

-          Hubungan Kanada - Indonesia

       Kedutaan Besar Kanada di Indonesia menyediakan pelayanan perdagangan, konsuler dan imigrasi, di samping menjalankan kerja sama politik, ekonomi dan pembangunan. Tahun 2007, Kedutaan Besar membuka Pusat Penerimaan Permohonan Visa (VAC), untuk lebih mempermudah akses terhadap pelayanan di bidang ini.Sejak hubungan diplomatik diresmikan tahun 1953, Kanada dan Indonesia telah menjalin kemitraan yang erat dan bersahabat. Bulan Juli 2004, Indonesia menganugerahkan pernghargaan tertinggi untuk warga sipil secara anumerta kepada Jenderal Andrew George McNaughton atas jasa-jasanya terhadap kemerdekaan Indonesia semasa beliau menjabat sebagai Duta Besar Kanada untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1947-49.

        Kepentingan Kanada terhadap Indonesia berangkat dari tujuan utama yaitu memastikan bahwa pembangunan demokrasi di Indonesia tetap berjalan. Hubungan bilateral terus meningkat melalui kerjasama yang didasarkan pada tujuan bersama, misalnya perdagangan dan investasi, pengentasan kemiskinan, penekanan resiko bencana alam dan pandemi, memerangi terorisme internasional, memajukan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan hak asasi manusia, serta memastikan bahwa perdamaian akan terus berlangsung di propinsi Aceh. Menyusul terjadinya bencana tsunami bulan Desember 2004, di mana propinsi Aceh paling parah terkena dampaknya, warga Kanada yang prihatin berhasil mengumpulkan lebih dari 213 juta dollar untuk mendukung usaha pertolongan dan rekonstruksi di Indonesia dan negara-negara lain yang ikut terkena.

        Banyak perusahaan Kanada yang telah membuka usahanya di Indonesia dan mempekerjakan puluhan ribu karyawan Indonesia. Indonesia merupakan pasar yang tengah berkembang untuk barang-barang, jasa pelayanan dan investasi asal Kanada. Kanada dan Indonesia bekerja sama untuk memajukan persaingan ekonomi yang lebih luas dan lingkungan bisnis yang lebih dapat dipertanggungjawabkan, khususnya di bidang infrastruktur, sektor minyak dan gas bumi, pertambangan, pertahanan dan dirgantara, teknologi informasi dan komunikasi, serta produk makanan hasil pertanian (agri-food). Perusahaan-perusahaan ini juga bekerja bersama untuk memajukan pertumbuhan yang berkesinambungan di bidang-bidang seperti perikanan dan kehutanan.

       Selain hubungan ekonomi yang sangat erat, Kanada dan Indonesia juga terlibat dalam kegiatan konsultasi secara berkala di beberapa bidang termasuk perlindungan hak asasi manusia, tata pemerintahan dan pluralisme, pembangunan ekononomi, pengurangan kerentanan terhadap kemiskinan, dan perencanaan kebijakan luar negeri. Pertukaran akademik antara Universitas McGill dan Universitas Islam Negeri di Indonesia adalah sebuah elemen penting di dalam hubungan bilateral sejak tahun 1950an. Nilai-nilai bersama kedua negara terus diperkuat melalui pertukaran yang kaya di bidang seni budaya dan juga inisiatif-inisiatif diplomasi publik lainnya.Kanada dan Indonesia adalah mitra di beberapa organisasi multilateral, seperti Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC), Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN),